Home | Serba serbi | Ketua GP Ansor: Kami Dukung Pemerintah Bubarkan HTI

Ketua GP Ansor: Kami Dukung Pemerintah Bubarkan HTI

Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mendukung rencana pemerintah yang akan membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Gus Yaqut berharap, konsekuensi dari rencana ini harus diantisipasi.

HTI

“Langkah pemerintah sudah benar. Kami akan dukung sepenuhnya. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pembersihan oknum-oknum birokrasi dan aparatur negara dari anasir-anasir HTI dan kelompok anti NKRI lainnnya, ujar Gus Yaqut, Senin (8/5/2017).

“Segala konsekuensi dr pembubaran ini harus terantisipasi. Penerintah mengantisipasi karena bisa saja mereka akan merubah nama tapi tujuannya tidak berbeda dengan HTI yang sudah almarhum,” ia mengingatkan.

Ia berharap, masyarakat juga ikut mengantisipasi ada agenda HTI melalui anggotanya yang ingin meruntuhkan Pancasila.

Perlunya antisipasi dari masyarakat jika anggota HTI menyuruh masuk ke organisasi-organisasi yang ada dengan membawa agenda-agenda mereka, meruntuhkan NKRI dan Pancasila,” Gus Yagut mengingatkan kembali.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menyebut pembubaran itu akan dilakukan sesuai proses hukum yang berlaku.

“Oleh karena itu nanti ada proses kepada satu lembaga peradilan, pemeritah tidak sewenang-wenang, tetapi bertumpu pada hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar Wiranto.

Namun Wiranto tidak menjelaskan lebih lanjut proses pembubaran organisasi tersebut. Namun sesuai Undang – undang nomor 17 tentang ormas, di pasal 70 ayat 1, diatur bahwa permohonan pembubaran ormas berbadan hukum, diajukan ke Pengadilan Negeri oleh Kejaksaan, atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Saat ini menteri yang mengurus hal itu adalah Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Saat membacakan pernyataan pemerintah terkait pembubaran HTI, Yasonna H. Laoly juga ikut mendampingi Wiranto, namun setelah acara ia langsung pergi, tanpa memberi kesempatan untuk wartawan bertanya.

Pada pasal 70 ayat 5, diatur bahwa persidangan pembubaran ormas digelar lima hari setelah pendaftaran pembubaran disampaikan ke pihak pengadilan. Pada pasal 71 ayat 1, diatur bahwa putusan pengadilan dibacakan paling lambat 60 hari setelah pendaftaran permohonan. Pada pasal 71 ayat 3, diatur bahwa putusan pembubaran dibacakan di pengadilan yang terbuka untuk umum.

Casino Online Indonesia

Facebook Comments
casino online terpercaya

About Lampu Merah

Check Also

Nikita Mirzani Jual Baju-Baju Seksinya, Mau??

LampuMerah – Nikita Mirzani Jual Baju-Baju Seksinya, Mau?? – Nikita Mirzani perlahan meninggalkan masa lalunya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *